01 Mei 2013

Manusia Moralitas dan Hukum






Hukum harus mencakup tiga unsur, yaitu kewajiban, moral dan aturan. Istilah moralitas kita kenal secara umum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan perilaku sosial, etika hubungan antar-orang. Membahas hukum dan moralitas dalam Islam, ada yang menyatakan bahwa ayat-ayat hukum sangat terbatas, terlebih lagi yang berkaitan dengan hukum pidana: perzinahan, pendakwahan, pencurian, dan pemberontakan.
Diturunkan ayat dan aturan hukum dan moral adalah untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia pada umumnya. Karena permasalahan ini menyentuh agama secara umum, para teolog pun menjawab pertanyaan di atas dari perspektif agama-agama secara keseluruhan. Muhammad Abied al-Jabiri membagi kemaslahatan ke dalam tiga bentuk:
1.     Kemaslahatan yang sangat mendasar (dharuriyat).
2.     Kemaslahatan untuk kelangsungan hidup (hajiyat).
3.     Kemaslahatan untuk mencapai kesempurnaan (tashinat).
Kemaslahatan mendasar adalah pondasi dua kemaslahatan lainnya (hajiyat dan tahsinat). Ada lima hal yang disinyalir sebagai kemaslahatan mendasar ini: jiwa, akal, keturunan, kekayaan dan agama.
1.     Kemaslahatan jiwa
Istilah ini bisa diisi dengan makna baru yang sesuai dengan kebutuhan sekarang. Dasar dari kemaslahatan jiwa adalah “tidak menyakiti” seperti; isu yang tidak benar, pernyataan tidak baik, rasisme.
Kemaslahatan jiwa juga menyentuh tindakan lain yang menyakiti jiwa. Seperti hukum mati. Saat ini, hukum mati bisa diganti dengan hukuman penjara seumur hidup. Kemaslahatan jiwa tak hanya berlaku di tataran personal, tapi kemanusiaan secara umum.
2.     Kemaslahatan akal
Pemahaman ini membutuhkan akal sehat, dan pemahaman baru tentang akal mutlak dibutuhkan. Akal adalah kemampuan yang membuat manusia bisa membedakan yang baik dan buruk, yang salah dan yang benar.
3.     Kemaslahatan keturunan
Keberlangsungan hidup dialami oleh semua makhluk hidup, termasuk manusia. Keistimewaan manusia adalah karena manusia bisa membedakan antara anak, saudara, orang tua dan lainnya. Manusia adalah makhluk berketurunan, di samping bersosial dan berpolitik. Sistem politik, sosial dan ekonomi harus berpijak pada kemaslahatan ini, demi kemaslahatan keturunan perumusan etika mutlak dibutuhkan.
4.     Kemaslahatan harta
Yaitu kebutuhan terhadap materi dalam hidup. Kemaslahatan ini berarti menjaga kekayaan agar tidak hilang, dimonopoli atau digunakan  tidak semestinya.
Di hadapan globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi, moralitas dan ajaran agama tampak begitu samar. Oleh karenanya, kemaslahatan ini perlu diselamatkan dari kecenderungan yang dari dan untuk harta. Etika global yang bisa menciptakan perdamaian dan kesejahteraan mutlak dibutuhkan.
5.     Kemaslahatan agama
Yaitu memperhatikan tujuan agama. Kemaslahatan agama berarti memperhatikan empat kemaslahatan di atas: jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Kemaslahatan agama diposisikan terakhir tak lain untuk meneguhkan, bahwa keempat kemaslahatan di atas adalah tema utama agama. Apakah agama mempunyai tujuan lain di luar kemaslahatan jiwa, akal, keturunan, kekayaan dan yang berhubungan dengannya? (Muhammad Abied al-Jabiri, 2005: 3-4).

Setelah mengalami amandemen ke-1 sampai ke-4, tampak bahwa Bab I Pasal 1 UUD 1945 (tentang bentuk dan kedaulatan) telah mengalami perubahan berbunyi: Negara Indonesia Adalah Negara Hukum. Makna negara hukum adalah negara yang mengutamakan hukum sebagai landasan berpijak dan berbuat dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan kata lain, hukum merupakan hal yang supreme : bukan uang dan kekuasaan. Agar hukum dapat menjadi supreme, maka hukum/undang-undang tersebut harus bersinergi dengan moralitas masyarakat. Keharusan hukum bersinergi dengan moralitas masyarakat, telah diungkapkan oleh teori/ajaran ilmu hukum yang mengajarkan bahwa suatu undang-undang akan dapat berlaku efektif di masyarakat apabila undang-undang tersebut memiliki 3 macam kekuatan, yaitu juristische geltung, soziologische geltung dan filosofische geltung.
Soziologische geltung dan filosofische geltung mengajarkan kepada kita bahwa undang-undang yang mengakomodasi/merespon secara benar moralitas masyarakat, yang akan mempermudah terwujudnya supremasi hukum. Karena penegakan undang-undang tersebut secara mutatis mutandis berarti menegakkan moralitas masyarakat. Sebaliknya, apabila suatu undang-undang gagal mengakomodasi/merespon moralitas masyarakat, maka perwujudan supremasi hukum akan mengalami kesulitan. Dalam konteks ini, undang-undang/hukum akan dijadikan perisai untuk melawan moralitas masyarakat. Dalam konteks ini pula, penegakan hukum tidak akan memberikan kenyamanan dan keadilan bagi masyarakat. (Anton PS Wibowo, 2002: 1)

C. Potret Hukum dan Moralitas Bangsa kita.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari aspek moral. Bila hukum belum ada cara konkrit yang mengatur dan moralitas telah menuntut ditransformasikan, maka moralitas haruslah diutamakan. Hukum diciptakan bukan semata-mata untuk mengatur, tetapi lebih dari itu untuk mencapai tujuan, bahwa Negara kita adalah Negara hukum. Artinya segalanya harus ditundukkan di bawah hukum, yang luhur, yakni keadilan, kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.
Hukum kita adalah produk warisan colonial. Hokum kita masih terkategorikan legal positivism tidak banyak legal realism. Hukum sendiri sebagaimana dinyatakan oleh H.L.A Hart dalam bukunya General theory of Law and state, 1965 sebenarnya harus memenuhi tiga unsure nilai yakni kewajiban, moral, dan aturan. Bangsa kita sangat menjunjung tinggi moralitas bangsa,
Tanpa sadar atau disadari umat islam sedang dihancurkan secara halus lewat penghancuran moralitas (akhlaq). Padahal akhlaq adalah sesuatu yang utama. Secara tegas dengan tauhid nabi SAW bersabda : “sesungguhnya aku di utus untuk menyempurnakan moralitas bangsa”. Disamping itu bagi wanita hal ini dapat dianggap sebagai pelecehan terhadap wanita. Bukan malah mengangkat derajat wanita sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh RA Kartini. D satu pihak bangsa kita adalah bangsa yang berkedaulatan atas hukumm dan satu pihak bangsa kita menjunjung tinggi moralitas bangsa.
Dalam menyoroti masalah hendaklah segera dicarikan solusi pemecahannya yang mencerminkan terpenuhinya keadilan terhadap hak-hak asasi manusiam tanpa mengorbankan moral sebagai religious values. kita tidak bisa menghindari modernisasi dan globalisasi saat ini. Media elektronik menempati posisi dan peranan pengaruh yang sangat signifikanbagi pengembangan ilmu pengetahuan. Di sisi lain terdapat dampak negative yang harus dihindarkan upaya yang mesti dilakukan adalah menyeleksi berbagai acara yang dapat menimbulkan rangsangan atau birahi. Padahal Negara kita, berfalsafahkan pancasila yang memuat nilai-nilai agamis, moralitas. (Ahmad Aly MD, 2003:3)

D. Hukum dan Moral sebuah seruan etis.

Hukum dapat memiliki kekuatan, jika dijiwai oleh moralitas. Kualitas hokum terletak pada bobot moral yang menjiwainya. Suatu keputusan pengadilan dalam lingkup hokum, karena keadilan merupakan dasar hukumnya, harus benar-benar dipertimbangkan dari sudut moralnya, yakni rasa keadilan masyarakat. Hukum dibuat untuk menata kehidupan masyarakat. Seperti kasus tommy soeharto yang dinyatakan bebas oleh hakim yang sangat kontroversial itu dipertegas dalam tulisan ini sebagai seruan etis moral publik.
Apabila suatu keputusan pengadilan dibuat tanpa mempertimbangkan aspek moral, pengadilan tersebut dinyatakan sebagai pengadilan yang terisolasi. Isolasi tersebut oleh satjipto raharjo dinyatakan mengundang asosiasi arah kediktatoran pengadilan (judicial dictatorship).
Keputusam dalam kasus tommy soeharto contohnya bukan hanya mengabaikan aspek moral dalam keputusannya, atau sebagai keputusan yangtidak bermoral, melainkan juga mengindikasi kekuatan kekuasaan, karena “hukum dipandang tidak lain kecuali kepentingan mereka yang berkuasa atau kuat”. Kekuatan kekuasaan itu dalam arti politik, kekuatan menjadi penentu yang sangat dominan, sedangkan moralitas tidak berdaya. Thomas hobbes mengatakan, “perjanjian tanpa pedang hanyalah kata-kata kosong”. Menurut Hobbes, harus ada penguasa yang kuat untuk memaksakan hokum. Hokum kodrat tidak mempunyai kekuatan dan tidak menuntut kewajiban sehingga membiarkan yang kuat terus melindas yang lemah.
Karena itu, yang diperlukan saat ini sekaligus menjadi sebuah seruan  etis kita adalah perlu adanya political will dan dengan kekuatan kekuasaan yang ada pada pemerintah saat ini, meski gunung dan bukit akan rubuh dan langit akan runtuh, bendera supremasi hokum harus benar-benar dipancangkan dan keadilan segera diciptakan tanpa kompromi.
Bahwasannya, kemauan untuk menjadikan hokum sebagai pengendali “serigala” sifat kebinatangan dalam diri para pengkhianat hokum merupakan suatu kemauan etis dan moralitas pula. Semua ini diambil guna merehabilitasi masa depan negeri ini, agr generasi-generasi mendatang tidak menjadi mangsa dari proses hokum yang menjadi semakin tak terkendalidi kemudian hari, sebab dalam hal ini berlaku ungkapan hakim Burnett di Inggris pada abad 18, ketika menjatuhkan seorang pidana matidengan ungkapan “engkau akan digantung bukan karena engkau mencuri kuda, melainkan agar kuda-kuda tidak akan dicuri lagi”. (Thomas koten, 2001 : 3-4)

Ketidaktegasan hukum dalam memberantas korupsi yang umumnya dilakukan koruptor kelas kakap, dan dianggap sebagai kejahatan biasa, sesungguhnya semakin membuat publik berpegang teguh “kebenaran” ucapan Trasymachus ketika berdebat dengan Socrates mengenai keadilan dalam The Republic. “Hukum tidak lain kecuali kepentingan mereka yang kuat”. Atau, pandangan getir yang dikemukakan Machiavelli, ketika berbicara tentang “hukum”. Hukum menjadi wahana bagi kepentingan yang memiliki kekuasaan. Sementara kaum tanpa kekuasaan, hukum impoten, tidak berdaya untuk membelanya. Hukum tidak mengenal moral dan tidak peduli etika. Artinya, penegakan hukum di tanah air yang umumnya disetir dari atas, kerap melahirkan berbagai ironi yang pedih. Istilah John Evan Seery dalam Political Return, ironi merupakan kecenderungan yang dicirikan dengan berbagai cakupan sifat; kontradiktif, inkonsistensi, anomali, abnormalitas, janggal, berlebihan, dan di luar batas kewajaran dan kepatuhan. Keadilan yang diharapkan lahir dari proses penegakan hukum, ternyata semakin jauh.
            Hukum yang selalu mengabaikan rasa keadilan publik, hakikatnya telah mengabaikan pula keutamaan moral yang menjadi identifikasi dan prinsip hidup manusia. Keutamaan moral, kata Aristoteles dalam karya monumentalnya Nicomachean Ethics, dibentuk oleh kebiasaan, etos, dan istilah etik. Disini norma, terutama norma hukum, merupakan elemen penting. Namun, jika norma hukum itu dijalankan tidak semestinya, hukum menjadi tidak berwibawa. Bila hukum semakin tidak berwibawa jangan berharap dapat terbangun pengertian etis dan kesadaran moral publik. Jangan pernah bermimpi pula bahwa dekadensi moral yang telah menggerogoti bangsa ini segera dibenahi.

F. Kontrol Nurani

            Pemikiran Aaron T Beck dari University of Pennsylvania memberikan semacam solusi untuk keluar dari kondisi seperti di atas, yakni dengan peningkatan pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab moral. Ia menyebutnya the caring orientation, yang intinya kewajiban untuk peka terhadap kepentingan orang banyak, rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama, dan kesediaan mengorbankan kepentingan pribadi dan kelompok jika itu berbeda dengan kepentingan seluruh rakyat. Artinya yang mutlak diperlukakan dalam sebuah eksekusi-keputusan hukum adalah yang benar-benar sesuai dengan rasa kepatutan dalam keadilan dan kebenaran. Keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat “individualistik” yaitu yang bertalian dengan kepentingan pribadi atau kelompok. 














DAFTAR PUSTAKA


Suwarno, dkk. 2008. ISBD. Surakarta: BP-FKIP UMS




Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

monggo....^^